Tanah Pemerintah Untuk Rumah Rakyat?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan kembali menjanjikan pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat dan rumah negara.
 
Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan program penyediaan perumahan tersebut di atas lahan milik pemerintah ini.
 
Janji itu kembali mengemuka pada acara breakfast meeting membahas pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk pembangunan rumah rakyat dan rumah negara yang diadakan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Hotel Le Meridien.
 
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menyatakan, kegiatan ini digelar menindaklanjuti RPJMN 2020 – 2024 dan implementasi pembangunan sejuta rumah yang merupakan major project penyediaan perumahan di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai identifikasi potensi dan mekanisme pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk lokasi pembangunan rumah rakyat dan rumah negara.
 
“Pemerintah perlu menyediakan public housing dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Khalawi.
 
Lakukan Identifikasi
Saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap sejumlah lahan milik pemerintah dalam rangka mempersiapkan pembangunan rumah rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI. Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
 
“Sedang diidentifikasi, yang jelas lokasinya tersebar di hampir semua daerah. Langkah ini sesuai arahan Presiden RI untuk memperluas akses perumahan bagi 5 juta MBR, buruh, ASN dan anggota TNI/Polri,” kata Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo A Soeranto di tempat yang sama.
 
Menurut dia, sesuai dengan target RPJMN bidang perumahan 2020–2024 pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah rumah tangga untuk menghuni rumah yang layak. Adapun pola intervensi yang dilaksanakan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah intervensi langsung dengan penyediaan hunian, fasilitasi peningkatan kualitas rumah, fasilitasi pembiayaan perumahan dan bantuan atau subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan serta penanganan permukiman kumuh.
 
Sedangkan pola penanganan yang kedua adalah intervensi tidak langsung dengan penyediaan hunian melalui peran masyarakat dan swasta serta fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan.
 
“Lahan merupakan prasyarat untuk melaksanakan penyediaan public housing dan rumah negara. Kami juga telah menyusun mekanisme pemanfaatan tanah terkait kepemilikannya, pelaku pembangunannya, jenis perumahan yang dibangun serta sumber pembiayaannya,” rinci Dwityo.
 
Namun diakui, dalam proses identifikasi masih ditemukan beberapa permasalahan pada lahan yang telah terverifikasi antara lain lahan terokupasi secara liar oleh masyarakat, serta terdapat bangunan permanen dan semi permanen.
 
Terdapat juga lahan yang belum dialihstatuskan, peruntukkannya bukan untuk permukiman, lokasi lahan yang bukan terletak pada lokasi prioritas pembangunan rumah rakyat, serta lokasi yang tidak berada pada satu hamparan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam pada masing-masing permasalahan lahan sehingga langkah pemanfaatan lahan dapat dilakukan.
 
Keterlibatan Pemerintah
Pelaku usaha properti di daerah memberi dukungan terhadap rencana identifikasi lahan-lahan milik pemerintah untuk pembangunan rumah rakyat dan aparatur negara.
 
Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Tengah MR Priyanto berharap Pemerintah terlibat dalam pengadaan lahan untuk pembangunan rumah rakyat terutama rumah susun di perkotaan.
 
“Untuk rumah subsidi kami mulai kesulitan membangun karena harga lahan di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang semakin mahal. Salah satu alternatif adalah membangun rumah susun (vertikal) di atas lahan milik pemerintah,” kata dia.
 
Rumah susun tersebut dapat dijual kepada MBR dan segmen di atas MBR terutama untuk pekerja, ASN dan anggota TNI/Polri yang belum memiliki hunian. Lokasi tempat tinggal yang berada di tengah kota diyakini Priyanto mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidup masyarakat.

Sumber Berita: http://rei.or.id/newrei/berita-tanah-pemerintah-untuk-rumah-rakyat.html#ixzz6S7zM2AwU