REI Minta Pemerintah Beri Stimulus Tanggulangi Pandemi COVID-19

reisultra.com, Kendari – “Dibutuhkan relaksasi kebijakan yang lebih luas lagi agar dunia usaha mampu bertahan pada masa sulit ini, termasuk tetap bisa memutar roda usaha serta meminimalkan terjadinya PHK di industri properti,” kata Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida melalui keterangan tertulisnya.
 
Dalam keterangan tersebut, Paulus Totok Lusida selaku Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia telah mengajukan beberapa usulan untuk menyelamatkan industri properti dan perekonomian nasional. Hal pertama, perlu ada restrukturisasi kredit tanpa mengurangi peringkat kolektabilitas.

“REI minta dilakukan penghapusan bunga kredit selama enam bulan atau ditangguhkan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 12 bulan,” ujar dia.
 
Hal Kedua, pencadangan dana atau sinking fund bisa dibuka blokir dan tidak harus dipenuhi tiap bulan selama masa covid-19, juga tidak membekukan rekening deposito debitur agar bisa digunakan untuk kelangsungan usaha.
 
“Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perbankan mengikuti dan mematuhinya,” kata Totok.
 
Ketiga, untuk stimulasi perpajakan, REI mengusulkan penghapusan PPh 21, percepatan pengurangan PPh badan, menurunkan PPh final dari 2,5 persen menjadi satu persen, serta menerapkan PPh final itu berdasarkan nilai aktual transaksi, bukan berdasarkan NJOP.
 
“Untuk pajak daerah, REI berharap ada penghapusan BPHTB dan PBB serta tidak ada kenaikan NJOP,” jelasnya.

Keempat, REI berharap ada penurunan tarif beban puncak dan penghapusan beban biaya minimal bulanan PLN dan PDAM untuk perkantoran, hotel, dan mal.
 
“REI pun berharap pemerintah menunda penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 dan 72 supaya perusahaan real estat dapat berkonsentrasi pada kesehatan perusahaan dan proyeknya,” harap Totok.

Hal lain yang dilakukan REI adalah meminta pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mempertimbangkan beberapa hal seperti penundaan dan keringanan pajak hotel, penundaan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak hingga Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dicicil tanpa terkena denda.

Terkait hal tersebut, pemerintah pun mulai untuk melaksanakan kembali rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), DPP REI mengusulkan Program Sejuta Rumah khususnya rumah subsidi dijadikan sebagai salah satu program padat karya pemerintah.
 
“Pemerintah dapat terus memutar roda ekonomi melalui program pembangunan rumah MBR ini karena industri ini bersifat padat karya dan melibatkan 174 industri turunan,” kata Totok.
 
REI juga mendorong pemberian kredit perbankan bagi MBR tidak dibatasi segmentasinya karena saat ini bank amat selektif untuk memberikan KPR bagi MBR.

Selain itu menurut sumber terkait hal tersebut, mengatakan bahwa penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR yang di kelola oleh PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (PUPR) telah mencatatkan bahwa total penyaluran dana tersebut terhitung sejak 2010 hingga Mei 2020 memiliki total hingga Rp 48,72 triliun. Hal tersebut setara dengan didirikannya 98.884 unit rumah untuk MBR.

Mereka menambahkan bahwa dengan melalui ini, diharapkan MBR tetap dapat memiliki rumah tanpa harus merogoh kocek yang cukup dalam.

 

 

sumber : rumah.com

Foto : Istimewa