PP Tapera Diteken, Dana FLPP Akan Dialihkan Ke Tapera

reisultra.com, Kendari- Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). PP Tapera ini merupakan aturan teknis atau turunan dari UU Tapera No. 4 Tahun 2016 yang dibentuk sebagai amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Badan Pengelola (BP) Tapera yang juga sudah dibentuk sejak awal tahun lalu bisa mulai bekerja dengan landasan PP Tapera ini. Tapera bekerja dengan azas gotong royong yang mengutip gaji bulanan setiap pekerja sebesar 2,5 persen ditambah 0,5 persen dari pemberi kerja (perusahaan) sehingga jumlahnya 3 persen. Bagi pekerja mandiri harus menyediakan sendiri 3 persen setiap bulan dari penghasilannya.

Tapera akan dikelola secara transparan untuk menghimpun dan mengelola dana yang akan digunakan untuk mempermudah pesertanya mengakses perumahan. Untuk tahap awal ini, Tapera akan fokus pada penyediaan perumahan untuk kalangan pekerja PNS, karyawan BUMN, BUMD, BUMDes, TNI-Polri, baru kemudian pekerja swasta dan pekerja informal.

Menurut Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro, dana Tapera yang tahap awal ini berasal dari eks Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS), juga akan dikelola menggunakan model kontrak investasi dan pelaksanaan initial project pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera.

“Penghimpunan dana peserta dari kalangan pekerja baru akan dimulai pada awal tahun atau Januari 2021 mendatang, termasuk pengalihan dana KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ke dalam dana Tapera. Dimasukannya dana FLPP ke Tapera ini juga sesuai dengan amanat PP,” katanya.

PP Tapera juga menyebut akan diberikan kesempatan untuk sektor swasta atau perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya PP ini. PP Tapera juga mengatur mengenai kegiatan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana untuk pembiayaan perumahan peserta.

Untuk besaran iuran sebesar 3 persen juga ditetapkan sama dengan program jaminan sosial lainnya yaitu maksimal sebesar Rp12 juta. Iuran dari pekerja ini selanjutnya akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera secara transparan bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, dan manager investasi.

Kalangan pekerja yang menjadi peserta Tapera, bisa memantau pengelolaan simpanannya setiap waktu berbagai kanal informasi yang disediakan BP Tapera maupun KSEI. Peserta dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji maksimal Rp8 juta dan belum memiliki rumah akan mendapatkan prioritas untuk mengajukan pembiayaan perumahan dengan bunga murah dan kriteria yang tercantum di dalam PP.

Syarat lain untuk mendapatkan pembiayaan perumahan telah menjadi anggota Tapera selama setahun. Sementara untuk peserta yang tidak memanfaatkan simpananya untuk mengakses rumah bisa mendapatkan simpanannya seperti tabungan berikut hasil pemupukannya saat berakhirnya masa kepersertaannya.

“Tapera ini diharapkan bisa mengatasi masalah pembiayaan perumahan kita selama ini termasuk bisa mengurangi angka backlog perumahan. Saat pandemi Covid-19 ini juga diharapkan Tapera bisa menjadi pendorong geliat sektor perumahan dengan multiplayer effect dari aktivitas sektor perumahan dan penciptaan lapangan kerja. Tapera juga diharapkan bisa mendorong meningkatnya inklusi keuangan di sektor pasar modal,” imbuh Eko.

 

sumber : rumah.com

foto : istimewa