Pemerintah Terus Perkuat Sektor Properti Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

reisultra.com, Kendari – Kementrian Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menekankan pentingnya sektor perumahan terkait mengurangi dampak ekonomi dengan adanya pandemi Covid-19. Perumahan yang merupakan sektor padat modal bisa berperan besar dalam mendukung mitigasi dampak buruk perekonomian karena pandemi global.

Efek berganda (multiplayer effect) yang dihasilkan dari pembangunan inrastuktur perumahan bisa mengakselerasi pertumbuhan sektor lainnya sehingga memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kerap menyebut sektor properti menjadi leading sector dengan menggerakkan 170-an industri ikutannya.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementeriian PUPR Khalawi Abdul Hamid, beberapa strategi telah dilaksanakan khususnya untuk sektor perumahan guna program mitigasi dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19. Diantaranya program padat karya tunai (PKT) yang tercapai target 100 persen pada bulan September 2020 ini.

“Kementerian PUPR sangat mendorong agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak, salah satunya dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Saat ini pelaksanaan program bedah rumah telah mencapai 64,23 persen dan akan mencapai 100 persen bulan depan,” ujarnya.

Pada tahun anggaran 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk BSPS senilai Rp4,7 triliun dari total anggaran PKT sebesar Rp11,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membedah 220 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 579 lokasi. Dari program ini saja bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 244.170 orang tenaga kerja.

Penyelesaian program sejuta rumah tahun 2020 juga terus didorong dan hingga pekan ini telah tercapai hingga 264.457 unit rumah. Jumlah itu terdiri dari 212.743 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 51.714 unit rumah non MBR.

Selama situasi pandemi Covid-19 angka capaian program sejuta rumah sempat stagnan di angka 200 ribu. Namun program ini terus berjalan dan diharapkan bisa mencapai target setidaknya 75 persen hingga akhir tahun nanti. Kementerian PUPR juga telah membentuk organisasi setingkat balai yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 provinsi untuk mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam program sejuta rumah.

Khalawi menjelaskan, tugas BP2P ini melaksanakan pembangunan perumahan serta koordinasi penyediaan lahan dan pelaksanaan pembungunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana sarana dan utilitas umum, hingga penyusunan program dan anggaran. Selain perencana teknis, pelaksana pembangunan, pengawasan, dan pengendalian teknis, termasuk pemantauan dan evaluasi.

Dirjen Pembiayaan Infrasruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menambahkan, pemulihan ekonomi di bidang perumahan ini juga dilaksanakan melalui percepatan penyaluran program pembiayaan rumah bersubsidi seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), hingga bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

“Terhitung hingga minggu terkahir bulan Agustus ini, dana FLPP tahun 2020 telah disalurkan sebanyak 84.080 unit senilai Rp8,54 triliun. Total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010-2020 sebanyak 739.682 unit senilai Rp52,91 triliun. Pemulihan ekonomi nasional ini juga bisa didorong melalui pemanfataan produk rakyat, dukungan pengembangan kawasan industri, dan sebagainya,” bebernya.

 

 

sumber : rumah.com

foto : Bumi Royal Insthin Syifa