Jadikan MBR sebagai Subjek (bukan Objek)

reisultra.com, Kendari – Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada sudut pandang perumahan merupakan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi kemudahan melalui pembiayaan maupun pendanaan untuk mendapatkan rumah layak huni, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun faktanya kita pemerintah melalui Kementerian PUPR belum memiliki database yang akurat terkait dengan keberadaan MBR baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. 

Dalam rangka menyajikan data yang akurat terkait dengan keberadaan MBR, maka Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), telah menghasilkan inovasi layanan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berbasis IT, yaitu Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan disingkat siKasep. Aplikasi ini merupakan tools bagi MBR untuk mendapatkan rumah KPR bersubsidi, dimana MBR dapat memantau proses KPR yang diajukan, serta menentukan rumah, pengembang, termasuk bank penyalur yang diinginkan. MBR memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan MBR tidak lagi ditentukan dan diatur oleh bank maupun pengembang dalam menentukan pemenuhan kebutuhannya (nasibnya). Kata lain, dengan siKasep MBR telah menjadi SUBJEK, tidak lagi menjadi OBJEK, dalam proses bisnis FLPP, berlaku juga pada program pembiayaan lainnya, seperti program Subsidi Selisih Bunga (SSB), program Subsidi
Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) termasuk harapanya bagi program Bantuan PSU. 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), yang bertugas melaksanakan penyaluran dana bergulir yang bersumber dari APBN Dipa BA. 999, kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dalam bentuk dana bergulir berupa pinjaman kepada MBR, dengan Uang Muka (DP) 1% serta bungan bank (rate) 5% selama tempo pinjaman (tenor) 20 tahun maksimum. 

BLU-PPDPP sesuai dengan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2019 mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum dalam pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan. Mengamati pada perjalannya selama ini, tugas terkait dengan pengembangan strategis bisnis dan pelayanan umum hampir jalan ditempat. Faktanya proses bisnis selama ini belum mengakomodasi MBR sebagai tujuan utama layanan, demikian juga layanan lebih difokuskan pada bank-bank pelaksana. Lalu, sejauhmana tanggungjawab PPDPP kepada MBR, dalam hal mewakili pemerintah hadir untuk MBR. Pemerintah tidak dapat melepas tanggung-jawab dalam hal fasilitasi MBR kepada
bank-bank pelaksana. Kondisi demikian, mendorong dan membuka peluang keberadaan MBR dijadikan sebagai komoditas bisnis developer dan bank pelaksana dalam mencari keuntungan.

Dari sisi regulasi sangat tegas bahwa MBR adalah tangung-jawab dan kewajiban pemerintah. Sebagaimana Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2011, pasal 54 mengamanatkan bahwa “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR”, untuk itu pemerintah menyiapkan sumber pembiayaan dan pendanaan untuk memfasilitas perumahan bagi MBR tersebut. Pendanaan dalam bentuk belanja pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga bantuan Subsidi Uang Muka (SBUM), bantuan Subsidi Selisih Bungan (SSB), maupun Bantuan PSU, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang lebih bersifat investasi pemerintah, yang keseluruhannya dipersiapkan untuk mewujudkan Rumah Layak Huni dan terjangkau bagi MBR. Namun fakta di lapangan dari hasil pemantauan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), maupun dari hasil kajian World Bank, lebih dari 50% bantuan subsidi tersebut tidak tepat sasaran, baik sasaran MBR maupun sasaran Rumah KPR Subsidi. Apa penyebabnya, karena kita tidak langsung
mengelola MBR maupun Rumah Subsidi yang dibangun pengembang, kita tidak memiliki data terhadap keduanya. Kondisi demikian menciptakan iklim yang tidak sehat dalam penyelenggaraan perumahan subsidi. MBR menjadi sangat mudah dijadikan objek oleh oknum. Karena pemerintah tidak memiliki data terkait dengan MBR (by name, by adress) demikian juga dengan rumah yang di-KPR-kan oleh bank kepada MBR, peran PPDPP selama ini hanya menyalurkan dananya kepada bank bank pelaksana saja. 

Untuk itu, sebagai upaya memperbaiki kondisi di atas, hanya dapat dilakukan melalui inovasi proses layanan yang tertuang dalam bisnis prosesnya. Bagaimana PPDPP menghadirkan MBR dan Rumah KPR Subsidi dalam satu database yang dikelola oleh PPDPP. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah memperbaiki bisnis proses yang mengakomodasi dan menempatkan MBR sebagai subjek. Proses binis baru dituangkan dalam sebuah apikasi berbasis Andoid, menghasilkan Inovasi siKasep, melalui aplikasi ini mewajibkan proses bisnis FLPP dilakukan dalam
sistem aplikasi tersebut. Melalui aplikasi ini, MBR yang memohon bantuan subsidi harus mendaftar diri ke siKasep, demikian juga rumah yang dibangun oleh developer yang akan di-KPR-kan harus didaftarkan di siKasep juga, sehingga masyarakat dapat langsung mencari rumah pada aplikasi siKasep, termasuk juga memilih bank penyalur melalui aplikasi tersebut. Dalam proses mewujudkan kemudahan layanan kepada MBR untuk mendapatkan fasilitasi kemudahan KPR bersubsidi, maka PPDPP telah melakukan perbaikan bisnis proses, dari ketidak-hadiran pemerintah dalam layanan langsung kepada MBR, saat ini pemerintah menjadi hadir untuk MBR secara langsung, Para direksi dan jajaran PPDPP berharap melalui siKasep seluruh masyarakat mendoakan agar MBR
bersama Rumah KPR bersubsidinya kelak menjadi lebih baik, dibaca kelak menjadi SEJAHTERA.

 

 

Sumber : Jurnal ” Prof. Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan”

Foto : Istimewa