Ini Rencana Besar Pemerintah Dengan Tapera

reisultra.com, Kendari – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menjadi ulasan selama dua bulan terakhir sejak aturan teknis berupa peraturan pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 terbit pada bulan Mei 2020. Tapera akan memotong gaji sebesar 3 persen (2,5 persen dari pekerja, 0,5 persen dari pemberi kerja) untuk pembiayaan perumahan bagi pekerja yang bergaji Rp3 juta-Rp8 juta sementara untuk segmen di luar itu akan mendapatkan manfaat tabungan hingga pensiun plus pengembangan dari pengelolaan tabungannya.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto, ada rencana besar dari program Tapera sehingga bukan hanya untuk menghimpun dana murah jangka panjang guna pembiayaan perumahan rakyat. Hal lain yang juga penting selain aksesibilitas masyarakat terhadap pembiayaan perumahan adalah penataan kawasan perumahan dan kawasan lingkungan.

“Dalam rencana strategis pemerintah, Tapera ini akan berfungsi sangat luas khususnya utuk memperbaiki jumlah rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak. Saat ini pemerintah baru bisa menata 56,7 persen dan ini ingin ditingkatkan menjadi 70 persen karena masih ada 11 juta rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak, 7,4 juta rumah tangga eksisting ditambah penambahan rumah tangga baru setiap tahun yang juga besar. Di sisi lain anggaran pemerintah sangat terbatas makanya perlu adanya Tapera ini,” ujarnya saat acara diskusi Webinar Tapera=Affordable Housing? yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), pekan lalu.

Tapera juga telah melalui jalan yang cukup panjang dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang dasar (UUD) 1945. Tapera merupakan turunan yang harus dilaksanakan terkait UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Kemudian ada lagi UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera hingga PP No. 25 Tahun 2020. Aturan teknis Tapera sendiri seharusnya sudah terbit sejak tahun 2018 lalu tapi terus mengalami penundaan.

Berbagai rujukan perundangan dan aturan teknis ini masih dilengkapi dengan peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen), dan lainnya. Aturan yang dikeluarkan juga bukan hanya dari Kementerian PUPR tapi juga dari Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi lain.

“Selama aturan-aturan teknis ini belum ada, Tapera belum bisa jalan, jadi tahapannya ada banyak sekali. Saat ini kita sedang mengerjakan tahap 1-2-3 secara pararel hingga tahun 2021. Tahap keempat harapannya ini sudah bisa beroperasi termasuk penggabungan Tapera dengan program KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pemerintah sendiri bukannya berhenti memberikan anggaran perumahan, tapi lewat Tapara ini dampaknya bisa jauh lebih besar,” jelasnya.

 

 

sumber : rumah.com

foto : istimewa