Ini Alasan Pengusaha Konsisten Tolak Tapera

reisultra.com, Kendari – Pro-kontra terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih terus bergulir dan sejauh ini kalangan pengusaha masih konsisten menolak penerapan Tapera. Hal ini terkait dengan potongan wajib tiga persen dari gaji semua pekerja dengan porsi 2,5 persen dari pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja. Tapera juga disebut overlapping dengan program perumahan dari lembaga maupun instansi lain.

Menurut  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, Tapera ini menjadi duplikasi program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan pekerja untuk program jaminan hari tua (JHT) di BPJS Tenaga Kerja (TK).

“Karena itu kami sangat mendukung penyediaan perumahan untuk pekerja tapi tidak setuju dengan duplikasi program dengan adanya Tapera ini karena hanya akan menambah beban pekerja dan pengusaha. Tambahan biaya iuran Tapera sebagai iuran wajib ini juga akan mendorong kenaikan upah pekerja yang ujungnya akan membebani pengusaha,”ujarnya.

Karena itu, jelas Hariyadi, pemerintah seharusnya memaksimalkan saja program MLT JHT yang sudah ada di BPJS TK untuk pembiayaan maupun pembangunan program perumahan khususnya bagi pekerja swasta. Tapera biar saja menjadi program wajib untuk pekerja pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN).

Hariyadi menyebut, saat ini dana kelolaan JHT mencapai Rp300 triliun dan menurut aturan PP No. 55 Tahun 2015 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan, 30 persen dari total dana THT ini boleh dipakai untuk pengadaan perumahan peserta BPJS TK. Artinya, ada dana peserta mencapai lebih dari Rp60 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan peserta.

Bentuk bantuannnya bisa beerupa keringanan uang muka sehingga pekerja cukup membayar satu persen saja dari harga rumahnya. Bisa juga dengan pinjaman uang muka dan KPR berbunga murah atau kredit konstruksi bagi pengembang yang membangun rumah untuk peserta BPJS TK melalui sistem perbankan. Kenyataannya, hingga saat ini belum banyak peserta yang memanfaatkan program MLT tersebut.

“Alokasi dari dana akumulasi JHT BPJS TK ditambah dana KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah cukup untuk membiayai perumahan pekerja swasta dan biar Tapera untuk kalangan ASN saja. Hingga saat ini alokasi dana JHT BPJS TK itu juga belum banyak dimanfaatkan,” pungkasnya.

 

 

sumber : rumah.com

foto : istimewa