Berbagai Usulan Asosiasi Pengembang Atasi Dampak Pandemi

reisultra.com, Kendari – Kalangan pengembang telah menyampaikan berbagai kendala dan kesulitan terkait bisnis perumahan saat wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Melalui berbagai asosiasi perusahaan pengembang, bisnis properti yang terganggu bisa berdampak panjang pada perekonomian karena sektor ini memiliki bisnis ikutan mencapai 174 industri di belakangnya.

Karena itu pemerintah harus responsif mengeluarkan berbagai relaksasi maupun regulasi sebagai antisipasi terkait pelemahan bisnis properti pada masa pandemi ini. Jangan sampai kebijakan yang tidak responsif malah akan membuat sektor properti semakin terpukul dan membuat perekonomian semakin berat hingga saat nanti pandemi ini telah berlalu.

Karena itu menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Totok Lusida, setidaknya pemerintah bisa memberikan relaksasi dengan penghapusan pajak PPH 21 dan restsrukturisasi kredit untuk perusahaan developer. Hal ini karena kebanyakan perusahaan pengembang hanya mengandalkan roda perusahaannya dari penjualan produk propertinya. Saat wabah ini hampir tidak ada penjualan yang sangat mengganggu kinerja perusahaan.

“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini juga harus sejalan dengan sektor perbankan misalnya dengan memberikan keringanan suku bunga kredit konstruksi bagi pengembang, khususnya yang membangun rumah rumah. Bank juga harus mulai menerapkan mekanisme akad kredit secara virtual sehingga bisa dilakukan dari rumah untuk memudahkan masyarakat saat harus berdiam diri di rumah karena wabah ini,” ujarnya.

Senada dengan Totok, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Harry Endang Kawidjaja memberikan masukannya terkait bisnis properti di masa sulit pandemi ini. Menurut Endang, selain relaksasi juga perlu terus ditingkatkan sinergi perbankan dan pengembang untuk tetap menjamin suplai perumahan bagi masyarakat banyak.

“Setiap asosiasi perusahaan pengembang harus bisa bersatu untuk melobi pemerintah dan bersama-sama kita buat skema pembiayaan khusus pada saat pandemi ini. Harus dipikirkan juga bagaimana ke depan kita bisa terus membangun dan mengembangkan sektor perumahan karena ini juga sejalan dengan program pemerintah,” katanya.

Sementara itu menurut pengamat properti dan CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, perbankan khususnya Bank BTN yang memiliki fokus pada pembiayaan perumahan, harus bisa maju, dan bersama-sama meningkatkan kolaborasi karena pandemi ini merupakan masalah bangsa sehingga perlu penanganan yang kolaboratif dengan berbagai pihak.

“Situasi ini harus dihadapi bersama dengan menerapkan berbagai skema maupun strategi baru supaya semuanya bisa tetap survive saat pandemi dan nanti kalau wabah ini sudah berlalu. Untuk kalangan pengembang, harus menata ulang anggaran keuangannya dan tentunya melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga cashflow, dan menyiapkan dana cadangan serta meminta kebijakan restrukturisasi kepada perbankan,” pungkasnya.

 

sumber : rumah.com

foto : istimewa