Tapera Harusnya Dimaksimalkan Untuk Pekerja Swasta Dan Informal

reisultra.com, Kendari – Kritik dari kalangan pengembang kembali mengemuka terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai beroperasi pada tahun ini, setelah melewati proses yang cukup panjang sejak tahun 2011 lalu. Tapera yang memungut gaji setiap pekerja mencapai 3 persen (2,5 persen dari pekerja, 0,5 persen dari pemberi kerja) akan diterapkan terlebih dulu untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN, BUMD, BUMDes, dan TNI-Polri.

Untuk pekerja swasta, akan ada masa transisi selama tujuh tahun sebelum iuran wajib Tapera ini diterapkan. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaedi Abdullah, pemberlakuan Tapera untuk kalangan pekerja swasta akan berlaku pada tahun 2027 mendatang padahal justru kalangan ini paling besar kebutuhan perumahannya yang harus segera dipenuhi.

“Tapera ini berlaku untuk ASN baru tahun depan, untuk karyawan BUMN, BUMD, BUMDes, dan TNI-Polri tahun 2022, sementara pekerja swasta maupun pekerja mandiri baru 2027, itu terlalu lama. Tapera ini kan sudah diteken, segera saja berlakukan untuk semua pekerja supaya pergerakannya juga lebih cepat dan bergulir terus membesar lebih cepat lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, Junaedi juga mengkritik pemberlakuan Tapera yang lebih awal untuk kalangan ASN hingga TNI-Polri. Untuk kalangan ini seharusnya lebih mudah diatur karena pendapatannya sudah jelas dan pasti selain sebelumnya juga sudah ada berbagai program perumahan untuk kalangan ini.

Di sisi lain, kalangan pekerja swasta dan terlebih lagi pekerja mandiri yang sifatnya informal yang justru lebih membutuhkan perumahan dan harus didorong untuk kemudahan-kemudahannya. Artinya, kalangan pekerja ini yang sebetulnya lebih membutuhkan dari keberadaan program Tapera.

Junaedi juga meyakini program Tapera ini bisa menjadi solusi untuk pembiayaan perumahan yang tidak bisa diakses oleh kebanyakan kalangan pekerja. Seharunya, program Tapera ini bisa dimaksimalkan untuk memberikan akses pembiayaan kepada pekerja informal yang jumlahnya jauh lebih besar dan bisa menjadi solusi yang riil untuk pemenuhan perumahan maupun mengurangi angka backlog perumahan yang masih sangat besar.

“Jadi saya mempertanyakan, kenapa harus kalangan ASN atau TNI-Polri dulu? Kalau kalangan ini kan dana tabungan perumahannya sudah ada dan itu tinggal diatur masalah teknisnya. Sementara pekerja yang banyak ini dan sebagian besar dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah jelas pasarnya, kenapa malah nanti diterapkannya?” tandasnya.

 

 

sumber : rumah.com

foto : istimewa