REI Ajukan Resep Pemulihan Ekonomi Tahun Depan

reisultra.com, Kendari – Tekanan terhadap perekonomian akibat pandemi covid-19 pada tahun depan diperkirakan masih akan terus berlanjut. Sektor properti nasional diyakini akan menjadi obat mujarab untuk mengungkit perekonomian nasional seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ada sejumlah poin yang diusulkan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) untuk percepatan pembangunan hunian segmen subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan juga industri properti segmen komersial.

“Kami usulkan adanya penambahan kuota rumah bersubsidi menggunakan skema subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 130.000 unit untuk tahun depan,” kata Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bertema “Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Perumahan”, di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 28 Desember 2020.

Totok juga meminta agar perbankan membuka akses pembiayaan perumahan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Di masa pandemi ini, perbankan sangat selektif dengan membatasi konsumen rumah MBR hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, pegawai perusahaan pelat merah, dan pegawai swasta yang berpenghasilan tetap. Sedangkan calon konsumen perumahan dari kalangan pekerja informal masih belum digarap secara optimal.

“Kami minta perbankan dapat membuka akses kredit kepada semua segmen, termasuk dari kalangan pekerja sektor informal,” ucapnya.

Properti Komersial

Pada kesempatan itu, Totok juga mengingatkan bahwa Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015 silam agar dijadikan sebagai salah satu program padat karya. “Sektor perumahan menjadi salah satu fokus pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak tahun ini.

Terkait hal itu, Totok juga mengingatkan agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat segera beroperasi guna mendukung penyediaan pembiayaan pengembangan hunian layak yang untuk tahap awal ini akan menjangkau konsumen dari kalangan ASN dan TNI dan Polri. “Untuk tahap awal ini, dapat bekerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah agar realisasinya bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Adapun pembiayaan pembangunan rumah khusus ASN, TNI dan Polri, imbuh Totok, dapat dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan KPR perbankan maksimal Rp 500 juta per unit. “Relaksasi perpajakan di bidang perumahan kategori ini juga tetap diberlakukan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Final 1%,” ujarnya.

Totok juga meminta penundaan angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi oleh MBR selama masa pandemi covid-19. “Seperti kita ketahui, saat ini banyak pekerja dari kelompok MBR ini yang terkena imbas karena pandemi membebani dunia usaha sehingga terpaksa dirumahkan atau penghasilannya terpangkas,” ucapnya.

Sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pangsa pasar properti di segmen komersial, lanjut Totok, Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan sunset policy sebesar 5% terhadap aset-aset kekayaan milik wajib pajak (WP) yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. “Usulan ini mengingat masih banyaknya dana menganggur yang beredar di masyarakat,” kata dia.

 

sumber  :iProperti.com

Foto : DPP REI