PP Tapera Terbit, Begini Tahapan Pekerjaannya

reisultra.com, Kendari – Kementerian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menekankan pentingnya keberadaan program pembiayaan perumahan melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Presiden Joko Widodo baru saja meneken peraturan pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 sebagai  aturann teknis penyelenggaraan Tapera oleh Badan Pengelola (BP) Tapera.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, keluarnya PP ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak adanya UU No. 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan UU Tapera yang terbit tahun 2016 lalu.

“Dengan adanya PP Tapera ini, BP Tapera akan bisa mulai bekerja khususnya untuk mempersiapkan operasional Tapera dan pengalihan dari Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS). BP Tapera punya waktu 6-7 bulan untuk mempersiapkan hal teknis dan Tapera ini akan bekerja untuk kalangan PNS dulu, untuk pekerja  swasta dan lainnya transisinya akan memakan waktu tujuh tahun sejak PP ini terbit,” ujarnya.

Tapera akan mengutip 3 persen dari gaji setiap pekerja dengan rincian 2,5 persen dari  pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja (perusahaan). BP Tapera akan memupuk dan mengembangkan dana ini, kemudian akan digunakan untuk membiayai perumahan anggotanya dengan prioritas kalangan pekerja masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

Untuk pekerja yang sudah memiliki rumah bisa menggunakann dananya untuk renovasi atau sebagai tabungan yang akan dikembalikan saat kepersertaannya berakhir plus imbal hasil pemupukannya. BP Tapera juga akan menggandeng manager investasi dan bank kustodian untuk mengelola dana para peserta.

Saat ini BP Tapera perlu membangun kredibilitasnya dan pola kerja yang transparan sehingga kalangan pekerja bisa melihat kalau institusi ini memang penting untuk pembiayaan perumahan. Untuk tahap awal ini saja, Tapera akan mengurusi pekerja dari eks Taperum PNS yang jumlahnya mencapai 4,3 juta, dalam kurun waktu empat tahun mendatang ditargetkan anggotanya akan mencapai 11 juta.

Tapera akan berupaya untuk bisa  memberikan pembiayaan perumahan dengan bunga ringan setara program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 5 persen namun dengan imbal hasil pemupukan dana yang bisa bersaing dengan bunga komersial setara deposito.

“Jadi dengan telah terbitnya PP Tapera ini program Tapera yang sudah direncanakan sejak lama bisa mulai efektif berjalan. Tahun 2020-2021 ini fokusnya untuk kalangan pekerja PNS dulu karena kalangan ini sudah punya saldo dari program Taperum PNS, selanjutnya untuk karyawan BUMN, BUMD, BUMDes, TNI-Polri, baru ke sektor swasta tujuh tahun mendatang,” pungkasnya.

 

 

sumber : rumah.com

Foto : Istimewa