Pengembang Sebut Potongan Tapera Harusnya Satu Persen Saja

reisultra.com, Kendari – Babak baru Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus bergulir sejak ditandatanganinya peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan untuk Badan Pengelola (BP) Tapera bekerja. Tapera merupakan tindak lanjut dari UU No. 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman dan UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Dengan UU ini setiap pekerja akan dikutip penghasilannya sebesar 3 persen (2,5 persen pekerja, 0,5 persen pemberi kerja) setiap bulan untuk dikelola oleh BP Tapera dan disalurkan kembali kepada peserta dengan fokus pembiayaan rumah pertama. Bagi peserta yang sudah memiliki rumah, iurannya akan menjadi tabungan yang bisa digunakan untuk renovasi rumah atau sebagai tabungan pensiun yang diambil saat kepersertaannya berakhir.

Tentu ada pro kontra terkait pemberlakukan Tapera ini terlebih saat situasi ekonomi masih sangat berat akibat dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah mengklaim, PP Tapera ini telah melalui jalan yang panjang sejak terbitnya UU No.1 Tahun 2011 sementara pihak yang kontra menyebut belied ini akan menambah beban pekerja dan perusahaan selain over lapping dengan program perumahan dari instansi yang lain.

Kalangan pengembang juga merespon beragam terkait pemberlakuan Tapera ini. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja, Tapera tidak akan efektif bila dijadikan tagihan wajib setiap pekerja terlebih banyak pekerja yang sudah memiliki rumah.

“Skema gotong royong untuk membantu yang belum punya rumah bisa dipahami, tapi kalau diberlakukan untuk semua pekerja terlebih yang sudah punya rumah tentunya akan menjadi beban baru sementara manfaat pembiayaan perumahannya untuk orang lain. Pola seperti ini yang harusnya bisa diatur,” ujarnya.

Karena itu Endang menyarankan, supaya lebih efektif seharusnya potongan dari  gaji besarannya hanya satu persen dengan sifat gotong royong tapi tidak lagi membebani perusahaan atau pemberi kerja. Potongan ini juga diberlakukan untuk semua lini usaha tanpa kecuali.

“Tapi karena aturannya sudah diteken, kami berharap BP Tapera ini bisa menjadi solusi untuk pembiayaan perumahan khususnya segmen rumah terjangkau dan subsidi. BP Tapera juga harus bisa bekerja sama dengan pengembang dan perbankan untuk melihat kondisi dan realitas sektor perumahan kita. Jadi kita semua, para stakeholder ini bisa keroyokan menyelesaikan berbagai persoalan perumahan,” imbuhnya.

 

sumber : rumah.com

Foto : istimewa