Pemerintah Pastikan Kualitas Hunian Subsidi

reisultra.com, Kendari – Pemerintah serius untuk memastikan kualitas bangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah itu salah satunya dilakukan melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin, dalam pembangunan perumahan MBR Masih banyak dijumpai rumah yang rendah. “Hal itu bukan karena pengetahuan kita yang rendah. Persoalannya ditata kelola pembangunan rumah massal.” kata dia, dalam diskusi virtual Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas yang diselenggarakan, Rabu (17/23).

Dia menambahkan, kalau rumah yang dibangun tidak sesuai ketentuan teknis pemerintah, berarti di bawah standar. Ketentuan yang menjadi acuan yaitu Kepmen Kimpraswil 403/KPTS/M 2002 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/M 2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

“Kita harus melindungi MBR dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya,” tegas dia

PPDPP merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bertugas menyalurkan pembiayaan rumah subsidi berskema.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 19,1 triliun. Anggaran itu terdiri atas Rp 16,66 triliun dari DIPA dan Rp 2,44 triliun dari pengembalian pokok untuk 157.500 rumah bagi MBR.

Terkait upaya memastikan kualitas hunian bersubsidi itu, jelas Arief, pihaknya meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (Sipetruk). Aplikasi teknologi informasi yang diluncurkan sejak Desember 2020 itu diharapkan mampu memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Jika ternyata tidak memenuhi kriteria. rumah itu tidak dimasukkan dalam aplikasi Sistem Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) Artinya, Oetak masuk kategori rumah subudi,” ujar Arief.

Martanto Boedi Joewono, direktur Operasi PPDPP menambahkan, penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu Sikasep Namun. di dalam Sikasep memilki beberapa itur Salah satunya adalah Sipetruk.

Cara kerja Sipetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. Secara teknis, Managemen Konstruksi (MK) akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari site plan digital yang diajukan para pengembang melalui Sikumbang.

Dan pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung dengan sistem PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di Sikasep untuk dapat dijual kepada masyarakat.

“Para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khuses bagi pengembang. Kami menggunakan artificial intelegency (AI) atau kecerdasan buatan Jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja” ujar Martanto.

Menurut Martanto, PPDPP melakukan ujicoba Sipetruk dalam rentang Januari-Mei 2021. Lalu, pada Juni 2021 dilakukan evaluasi dan terhitung sejak Juli 2021 mulai diimplementasikan.

“Kami harapkan para pemangku kepentingan bisa mengikuti periode waktu tu,” tuturnya.

Dia mengatakan, Sipetruk juga diharapkan menjadi big data tentang supply dan demand perumahan, khususnya hunian bagi MBR.

“Sekarang sudah terdata 900 ribu rumah yang didaftarkan di aplikasi di Sikumbang. Rumah itu baik yang sudah terjual ataupun ready stock. Sedangkan jumlah perumahan yang terdaftar sudah sekitar 10 ribuan lokasi perumahan,” kata Anef.

Sementara itu, Ketua DPD REI SULTRA Iwan Setyawan mengingatkan PPDPP untuk benar-benar meyiapkan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai di seluruh Indonesia. Hal itu agar Sipetruk tidak menghambat realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. “Pertu djaga jangan sampai errar Kalau Sipetruk menudahkan, kami siap. Kalau menyulitkan perlu kiranya dievaluasi Bersama-sama,” tegasnya

Dia memberi contoh penerapan Sikumbang yang hingga saat ini mesih saha ada gangguan, sehingga pengembang kesulitan dalam melakukan realisasi akad kredit. Karena realisasi adalah tujuan pokok buat pengembang. sehingga jangan sampai akibat ketidaksiapan sistem teknologi Sipetruk berimplikasi hukum bagi pengembang.

“Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP ada kemacetan dan error. Karena satu hari saja masalah teknologi ini terjadi berdampak kepada pengembang dan bisa menjadh persoalan hukum karena dituntut konsumen dan supplier.” kata Iwan.