Pemerintah Harus Atasi Backlog Perumahan Dengan Terobosan

reisultra.com, Kendari – “Saya minta pemerintah dapat mencari terobosan baru dalam aspek regulasi, agar terkait persoalan defisit perumahan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta hunian berimbang ini dapat benar-benar terwujud,” kata Mulyanto dalam siaran tertulis, sebagaimana dikutip dari Antaranews.com, Jumat, 11 September 2020.

Mulyanto berpendapat, pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja inisiatif Pemerintah perihal defisit perumahan serta hunian berimbang terkesan hanya perubahan nomenklatur saja, bukan hal yang substansial sebagai solusi masalah perumahan nasional.

Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang berpenghasilan tidak tetap.

“Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020 yang terdiri atas 6,48 juta rumah untuk MBR non-fixed income, serta 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income, dan 0,56 juta unit rumah untuk non-MBR,” kata Mulyanto.

Berdasarkan laporan tersebut, dia melanjutkan, saat ini terdapat 30 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kosong di tengah adanya defisit rumah di atas.

“Ini kan aneh. Terjadi ketidaksesuaian, dimana di satu sisi defisit rumah masih besar, sementara di sisi lain, masih ada rusunawa yang kosong penghuni. Ini soal pengelolaan yang tidak pas, yakni pembangunan rusunawa di tempat yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat,” ucap Mulyanto.

Mulyanto menilai, Pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan RUU Cipta Kerja terkait dengan sektor perumahan, jangan berhenti sekedar pada penyesuaian nomenklatur perizinan yang meliputi keringanan sanksi menjadi sekedar sanksi administratif, serta mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah.

Adapun sebelumnya, Real Estat Indonesia (REI) memberi usul agar pemerintah mempermudah perizinan untuk mengatasi dampak pandemi dan mengantisipasi dampak resesi terhadap kinerja pelaku usaha sektor properti.

“Gerak cepat pemerintah sangat diperlukan. Permudah perizinan. Kita tentu tidak berharap terjadi resesi. Pengembang harus kerja sangat keras untuk bisa bertahan,” tutur Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar.

Arvin mengatakan, akibat pandemi kondisi sebagian besar anggota terutama di DKI Jakarta semakin melemah akibat penurunan aktivitas ekonomi seperti tingkat penjualan jatuh, sementara biaya yang dikeluarkan tetap.

Arvin berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggairahkan bisnis real estat dengan memberikan keringanan pajak hotel dan restoran dalam menghadapi pandemi virus korona.

“Kami meminta otoritas berwenang mempertimbangkan stimulus agar jangan sampai pengembang mengalami kesulitan untuk membayar kredit. Beri kami ruang gerak dulu, minimum sampai akhir tahun,” ujar Arvin.

 

 

sumber : rumah.com

foto : graha reksa kencana