Kementerian PUPR Serap Anggaran Rp41,17 Triliun

reisultra.com, Kendari – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, perubahan pagu anggaran lebih dari satu kali ikut memengaruhi penyerapan anggaran Kementerian PUPR tahun ini. Sebagai informasi, awalnya alokasi pagu anggaran Kementerian PUPR nilainya Rp 120,2 triliun. Namun, kini berubah menjadi Rp 75,63 triliun atau dikurangi sebanyak Rp 44,58 triliun.

Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka realokasi/refocussing untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Kemudian, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran senilai Rp 8,39 triliun atau menjadi 84,02 triliun untuk peluncuran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lalu, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran lagi senilai Rp 1,67 triliun atau sebesar Rp 85,70 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Anggaran ini untuk food estate (Kalimantan Tengah) dan kawasan industri. Jadi, total anggaran Kementerian PUPR yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp 85,70 triliun,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, sebagaimana dikutip dari Rumah.com, Selasa, 1 September 2020.

Basuki menyatakan, prognosis penyerapan TA 2020 Kementerian PUPR sebesar Rp 83,63 triliun alias terserap 97,58 persen. Lalu sisa 2,42 persen atau senilai Rp 2,08 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, sisa pinjaman, dan SBSN yang tak terserap.

Sementara itu, Kementerian PUPR berencana melakukan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran tersebut, seperti pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang seharusnya dilakukan pada Triwulan IV menjadi Triwulan III.

Selain itu, kementerian juga melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pemanfaatan anggaran yang berpotensi tidak terserap, mempercepat sisa lelang untuk program prioritas, mempercepat belanja pencegahan Covid-19, serta memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai target.

 

sumber : rumah.com

foto : Griya Ariani Permai