Dalam Lima Tahun Tapera Bakal Kelola Dana Rp60 Triliun, Ini Tahapan Untuk Pekerja

reisultra.com, Kendari – Program Tabungan Perumahan (Tapera) terus bergulir sejak belied ini diterbitkan peraturan pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 sebagai aturan turunan untuk Badan Pengelola (BP) Tapera bekerja. Tapera sendiri merupakan tindak lanjut dari UU No. 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman dan UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

BP Tapera akan memotong penghasilan setiap pekerja sebesar 3 persen (2,5 persen pekerja, 0,5 persen pemberi kerja) setiap bulan. Dana ini akan dikelola dan disalurkan kembali kepada pekerja untuk membiayai program perumahan dan bagi peserta yang teleh memiliki rumah iurannya akan dihitung sebagai dana tabungan maupun pensiun.

Menurut Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Gatut Subadio, untuk tahap awal dalam kurun waktu lima tahun BP Tapera akan bisa menghimpun peserta mencapai 13 jutaan orang dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), pekerja BUMN-BUMD, dan kalangan TNI-Polri.

“Kami memperkirakan dalam kurun waktu lima tahun itu dana yang terkumpul akan mencapai Rp50-Rp60 triliun secara bertahap. Saat ini BP Tapera telah mengelola dari dana awal peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) dari 4 jutaan anggotanya dengan dana mencapai Rp10 triliun,” ujarnya.

Pemotongan gaji 3 persen akan diberlakukan mulai awal tahun depan untuk kalangan ASN terlebih dahulu kemudian pekerja BUMN, BUMD, TNI-Polri, dan baru pekerja swasta. Transisi untuk kalangan pekerja swasta ini mencapai tujuh tahun kendati tidak menutup kemungkinan bila kalangan swasta ingin mulai program ini bersamaan dengan kalangan ASN.

Satu hal yang pasti, pemotongan gaji untuk program Tapera ini akan diberlakukan terlebih dulu untuk kalangan ASN dan TNI-Polri. Tahap kedua untuk pekerja BUMN-BUMD, barulah pekerja swasta dan pekerja mandiri. BP Tapera baru akan menarik iuran secara penuh untuk seluruh pekerja pada tahun 2027.

Gatut merinci, pada tahun 2021 nanti seluruh ASN baik di pusat maupun daerah telah menjadi peserta Tapera. Kemudian kalangan pekerja BUMN dan BUMD yang jumlahnya mencapai 338.609 orang, TNI 140.921 orang, dan Polri 111.681 orang. Secara bertahap untuk kalangan ini akan mencapai 100 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Untuk program pembiayaan perumahan juga akan diprioritaskan untuk kalangan ini dulu baru kepada pekerja swasta. Tapi dilihat juga tingkat keterdesakkan yang perlu memiliki rumah, misalnya yang sudah berkeluarga lebih prioritas dibandingkan yang masih singel dan beberapa kriteria lain. Bagi yang sudah punya rumah bisa mendapatkan dana untuk renovasi atau tabungan dengan imbal hasil setidaknya sama dengan deposito bahkan lebih tinggi dari itu,” bebernya.

 

 

sumber : rumah.com

foto : ammar regensy