Begini Cara Pantau Iuran Tapera Yang Diinvestasikan

reisultra.com, Kendari – “Kami sebagai investor atau yang memiliki dana itu bisa melihat di website-nya Tapera atau di KSEI,” ujar Deputi Komisioner bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Ariev Baginda Siregar dalam live Instagram Merdeka.com bertajuk Membedah Tapera, Rabu, 17 Juni 2020.

Ariev melanjutkan, karena terdaftar di pasar modal, jadi peserta bisa melihat nama mereka di KSEI. Dana tersebut, kata dia, bisa dipantau setiap harinya dan bisa diambil pada waktu peserta pensiunan.

Iuran peserta program Tapera akan dikelola ke dalam tiga hal, yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan. Dari tiga alokasi dana simpanan tersebut, hanya dana pemupukan yang akan diinvestasikan lewat mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK). Cara kerja KIK ini, menurut Ariev, sama mirip investasi reksa dana.

“Perumahan Tapera ini diinvestasikan dikontrak investasi seperti reksa dana, namanya kontrak investasi dana Tapera,” ucapnya.

Ia menjelaskan, masing-masing peserta setelah menyetor akan dapat investor account dan dapat NAB (nilai aktiva bersih). Dengan begitu, unit penyertaannya makin lama makin bertambah karena setoran.

Agar tujuan itu tercapai, pengelolaan iuran peserta Tapera otomatis diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, dana yang dihimpun juga masuk ke bank kustodian yang dipercayakan sehingga BP Tapera tak punya kesempatan untuk menyentuh iuran peserta. Dan lagi, pengelolaan dananya nanti diserahkan kepada manajer investasi.

“Ini membuat dia transparan kenapa? Karena Tapera akan diawasi oleh OJK. Jadi Tapera tidak bisa mengelola duit masyarakat itu sendiri, dia dibantu oleh manajer investasi. Nah uangnya pun dicatat, disimpannya di bank kustodian, jadi bukan di Tapera di bank kustodian, itu, ‘kan, di bank,” tutur Ariev.

Ariev pun kemudian memaparkan cara kerja manajer investasi.Manajer investasi akan bekerja sesuai kebijakan yang diatur dalam PP Tapera. Penempatan dana harus melalui persetujuan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Adapun lembaga tersebut, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Jika selama penempatan dana terjadi suatu gejala yang tidak wajar, manajer investasi akan ditegur OJK.

“Pertama-tama berdasarkan UU dulu, baru berdasarkan komposisi portfolionya, baru diusulkan pada komite. Komitenya siapa? Komite yang dipimpin oleh kementerian atau menteri yang membidangi perumahan dalam hal ini Kementerian PUPR, setelah itu Kementerian Keuangan, lalu Menaker,” kata Ariev.

Ia menambahkan, portofolio yang diajukan akan dibagi persentasenya. Setelah disetujui, barulah diserahkan ke manajer investasi.”Kami ajukan sekian persen akan dibagi-bagi sekian persen di sini, sekian persen di surat berharga dan lain-lain. Kalau disetujui baru kita serahkan ke manajer investasi. Dan OJK melihat, setiap investasi itu benar nggak, kalau nggak benar ditegur.”

 

 

sumber : rumah.com

Foto :  Ilustrasi