Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dilaporkan ke KPPU, ini sebabnya

reisultra.com, Kendari – Empat bank milik pemerintah, Bank BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Empat bank tersebut dituding melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Laporan ini merupakan imbas kebijakan empat bank menungut biaya transaksi di anjungan tunai mandiri (ATM) Link menuai kontroversi. Konsumen keberatan karena layanan tarik tunai dan cek saldo di ATM Link tidak lagi gratis. Kini, konsumen berupaya menggagalkan rencana kebijakan yang berlaku mulai 1 Juni 2021.

Upaya menggagalkan kebijakan biaya transaksi tarik tunai dan celk saldo di ATM Link dilakukan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). KKI melaporkan bank Himbara yang terdiri dari Bank BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengenaan biaya transaksi cek saldo dan biaya tarik tunai di ATM Link.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) bersama Himbara bakal memberlakukan pengenaan biaya transaksi cek saldo dan biaya tarik tunai pada 1 Juni 2021 di ATM Link. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mewakili konsumen Indonesia menerangkan ada beberapa alasan yang mendasari KKI melaporkan Himbara ke KPPU.

“Pertama, bahwa bank pada Himbara (Mandiri, BRI, BTN dan BNI) telah membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama dengan cara pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai bagi Nasabah ATM Link tanggal 1 Juni 2021 ( melanggar Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha),” ujarnya dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com,

Upaya menggagalkan kebijakan biaya transaksi tarik tunai dan celk saldo di ATM Link dilakukan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). KKI melaporkan bank Himbara yang terdiri dari Bank BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengenaan biaya transaksi cek saldo dan biaya tarik tunai di ATM Link

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) bersama Himbara bakal memberlakukan pengenaan biaya transaksi cek saldo dan biaya tarik tunai pada 1 Juni 2021 di ATM Link. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mewakili konsumen Indonesia menerangkan ada beberapa alasan yang mendasari KKI melaporkan Himbara ke KPPU.

“Pertama, bahwa bank pada Himbara (Mandiri, BRI, BTN dan BNI) telah membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama dengan cara pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai bagi Nasabah ATM Link tanggal 1 Juni 2021 ( melanggar Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha),” ujarnya dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com,

Upaya menggagalkan kebijakan biaya transaksi tarik tunai dan celk saldo di ATM Link dilakukan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). KKI melaporkan bank Himbara yang terdiri dari Bank BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengenaan biaya transaksi cek saldo dan biaya tarik tunai di ATM Link.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) bersama Himbara bakal memberlakukan pengenaan biaya transaksi cek saldo dan biaya tarik tunai pada 1 Juni 2021 di ATM Link. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mewakili konsumen Indonesia menerangkan ada beberapa alasan yang mendasari KKI melaporkan Himbara ke KPPU.

“Pertama, bahwa bank pada Himbara (Mandiri, BRI, BTN dan BNI) telah membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama dengan cara pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai bagi Nasabah ATM Link tanggal 1 Juni 2021 ( melanggar Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha),” ujarnya dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com,