Atur Hak Bawah Tanah Dan Atas Tanah, Akan Ada Status HGRBT, Apa Itu?

reisultra.com, Kendari – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan untuk pemanfataan ruang bawah tanah dan ruang atas tanah. Secara aktif, Kementerian ATR/BPN menggandeng berbagai pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), praktisi dan ahli hukum, Kanwil Pertanahan Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain, dan berbagai kalangan lainnya.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Kementerian ATR/BPN Oloan Sitorus, kajian pemanfaatan ruang bawah tanah dan ruang atas tanah ini sangat penting karena telah menjadi kebutuhan di berbagai kota besar dan kebutuhannya terus meningkat dari hari ke hari.

“Diperlukan aturan untuk memastikan penggunaan ruang bawah tanah dan ruang atas tanah. Ragam kebutuhannya juga terus berkembang bukan hanya untuk kebutuhan jalur transportasi tapi juga untuk kegiatan bisnis yang lain sehingga harus diatur karena kalau tidak bisa menjadi potensi kerugian untuk negara,” ujarnya.

Aturan ini juga telah dimasukkan ke dalam RUU Pertanahan maupun draft RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di DPR bersama pemerintah. Menurut Oloan, dalam RUU Pertanahan sudah diatur juga mengenai hak guna ruang atas dan bawah tanah begitu juga dalam RUU Cipta Kerja. Kajian lebih lanjut tetap dibutuhkan untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang produktif.

Peneliti Ahli Madya Puslitbang Kementerian ATR/BPN Trie Sakti menambahkan, kebutuhan atas pengaturan hak ruang atas dan ruang bawah tanah, serta meningkatnya kegiatan pembangunan membuat aspek penyediaan tanah sebagai salah satu faktor yang sangat penting untuk kegiatan pembangunan.

“Kendala terkait ketersediaan tanah harus dilakukan maksimalisasi untuk wilayah perkotaan seperti hunian yang dirancang vertikal ke atas berupa rumah susun atau apartemen. Untuk sarana transportasi juga harus menerapkan transportasi masal seperti proyek LRT yang sedang dibangun,” katanya.

Kembali kepada pemanfaatan ruang bawah tanah maupun atas tanah, perlu dibentuk sebuah lembaga hukum baru dengan sebutan Hak Guna Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah dengan istilah HGRBT. Lembaga baru ini nantinya bisa memberikan wewenang pada pemegang hak untuk memiliki dan membangun dalam bagian tubuh bumi tertentu dengan status HGRBT.

“Ada tiga hal yang saat ini belum bisa berjalan yaitu menunggu lembaga hukum baru serta memberikan tiga hak atas tanah terhadap pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut. Yaitu hak atas permukaan bumi sebagai tiang pancang atau membuat lorong masuk, hak atas pemilikan bangunan di bawah atau atas tanah, dan hak memakai ruang selongsongannya,” jelas Trie.

 

 

sumber : rumah.com

Foto : istimewa