Apa Pandangan Pengembang Soal WNA Boleh Miliki Properti?

reisultra.com, Kendari – Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menuturkan, persentase WNA untuk membeli properti hunian di Indonesia sangatlah kecil, yaitu sekitar 2 persen, tapi dampaknya kepada indeks saham sangat besar.

Totok beranggapan, diperbolehkannya WNA membeli properti jelas akan menaikkan indeks saham. Hal ini membuat orang lokal di Indonesia juga turut berburu saham, khususnya untuk properti.

“Untuk gairahkan properti memang perlu investor asing, kemungkinan investor indonesia tau masker asing berapa gairahkan market. Faktor lain pengaruh. Gairah yang terjadi itu positif,” kata Totok, sebagaimana dikutip dari Rumah.com, Rabu, 7 Oktober 2020.

Totok menilai, properti yang dibeli WNA tidak akan ke mana-mana sehingga sangat aman untuk dijadikan sarana investasi. Namun begitu, diharapkan para pengembang bisa bersaing dalam membangun hunian yang berkualitas.

Sementara itu, menurut Director Leads Property Darsono Tan, diperbolehkannya WNA membeli properti di Indonesia adalah suatu hal yang positif. Namun, properti yang dapat dibeli WNA harus dibatasi untuk high end dengan harga minimal Rp10 miliar.

“Kami senang kalau WNA bisa beli, hanya problemnya di Indonesia regulasi ini harus jelas. Jadi, harus benar-benar bisa dikontrol,” ucap Darsono.

Adapun Pasal 143 UU Cipta Kerja menyebutkan, hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perserorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pada pasal 144 ayat 1, disebutkan hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada WNI, badan hukum Indonesia, WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 144 ayat 2 berisikan hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Lalu dalam pasal 144 ayat 3 yakni hak milik atas satuan rumah dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di lain sisi, Commercial and Business Development Director AKR Land Alvin Andronicus berujar, kepemilikan properti oleh WNA yang sudah bolak balik dibicarakan dalam kurun waktu lebih 10 tahun yang nyatanya tidak pernah dapat dilaksanakan adalah tidak seriusnya pemerintah untuk menetapkan aturan kepemilikan yang lebih fleksibel dan mumpuni.

Alvin berharap, UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi yang lebih jelas dan dapat diaplikasikan dengan mudah oleh para investor asing.

 

 

 

sumber ; rumah.com

foto ; istimewa