Pengembang Keluhkan Sistem Baru Bank Yang Membuat Banyak Debitur KPR Berguguran

reisultra.com, Kendari-pKendari- properti ke bank membutuhkan banyak dokumen penyerta untuk membuktikan penghasilan kita cukup untuk membayar cicilan. Hal ini juga diikuti dengan survei hingga wawancara untuk semakin meyakinkan pihak perbankan kalau jenis usaha yang kita jalankan bisa menjamin pembayaran cicilannya.

Berbagai aturan yang diterapkan bank ini juga kerap berubah mengikuti situasi dan perkembangan. Intinya, bank sebagai pemberi pembiayaan harus terjamin uangnya bisa kembali dan menghindari adanya nasabah debitur yang macet sehingga meningkatkan risiko kredit bank atau non performance loan (NPL).

Untuk penyaluran KPR subsidi, aneka persyaratan yang dibutuhkan lebih banyak lagi karena ini menyangkut laporan kepada negara yang mengalokasikan dana subsidi perumahan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada penerapannya, ada banyak kendala terkait banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi tersebut.

Menurut Junaedi Abdillah, Ketua Umum Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), sejak Juli tahun lalu Bank BTN menerapkan berbagai sistem teknologi baru yang saat penerapannya malah memberikan berbagai kendala baru. Dengan sistem baru ini seluruh keputusan pemberian kredit kepada nasabah menjadi dipusatkan di kantor wilayah (kanwil) dari sebelumnya bisa diputuskan di kantor cabang.

“Tujuan dengan sistem baru ini mungkin baik yaitu untuk mempercepat, tapi saat praktiknya di lapangan situasinya berbeda. Sistem baru ini seperti belum siap sehingga banyak berkas KPR bersubsidi yang masuk, diproses, malah terjadi banyak penolakan aplikasi debitur. Jadi berkas yang masuk banyak, yang keluar jadi sedikit,” ujarnya.

Hal lainnya lagi, sebelum diterapkan sistem baru ini setiap calon debitur yang diwawancara dilakukan di kantor cabang dan bisa diputus di kantor cabang tersebut. Dengan sistem baru ini semuanya dilakukan di kanwil dan berkas yang masuk ke sistem komputer itu bisa berbeda sehingga yang masuk sekian banyak tapi yang lolos bisa berkurang jauh.

Ada beberapa sistem baru yang diterapkan, misalnya sistem scoring, verifikasi, dan lainnya yang semuanya dilakukan melalui sambungan telepon. Untuk wilayah timur seperti di Ambon bahkan Papua, sistem verifikasi dengan telepon ini bukan perkara mudah karena ada kesulitan sinyal. Wilayah timur juga lebih sulit untuk melakukan koordinasi antar kantor cabang dengan kanwil sehingga untuk memutus lolos tidaknya KPR mestinya cukup di kantor cabang.

“Mestinya kewenangan di kantor cabang ini tetap ada karena cabang yang paling tahu situasi dan kondisi nasabahnya. Sering kali berkas yang dimasukan mencapai 100 aplikasi nanti yang keluar hanya lima aplikasi. Belum untuk konsumen dari kalangan pekerja pabrik, itu saat bekerja mereka tidak boleh membawa handphone sehingga saat ditelpon dan tidak diangkat langsung gugur aplikasinya,” beber Junaedi.

 

 

Sumber : rumah.com

Foto : istimewa